Kategori Regulasi: Keputusan Menteri Pendidikan
1. |
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 185/P/2014 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen Untuk Dosen di Bawah Binaan Kementerian yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Agama 30-05-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
2. |
Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 046a/U/1977 Tentang Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki Statuta 01-04-1977
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
3. |
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 075/P/2011 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan 12-04-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
||||||||||||||||||||||
4. |
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan 25-10-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
||||||||||||||||||||||
5. |
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22/P/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan 14-04-2009
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
6. |
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 056/P/2007 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru 13-07-2007
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
7. |
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 122/P/2007 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelengara Pendidikan Profesi bagi Guru dalam Jabatan 21-11-2007
Habis masa berlakunya
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
8. |
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan 14-10-2004
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
9. |
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 /U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah 26-04-2002
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
||||||||||||||||||||||
10. |
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah 02-04-2002
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
11. | Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 013/U/2002 tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru | ||||||||||||||||||||||
12. |
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi 17-01-2002
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
13. |
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 02-04-2002
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
14. |
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36/D/O/2001 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen 04-05-2001
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
15. |
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 107/U/2001 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh 02-07-2001
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
16. |
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi 21-11-2001
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
||||||||||||||||||||||
17. |
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi 23-11-2001
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
18. |
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 043/U/2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 282/U/1999 tentang Penganbgkatan Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas 09-04-2001
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
19. |
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 042/U/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum 27-03-2000
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
20. |
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi 20-12-2000
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
||||||||||||||||||||||
21. |
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 20-12-2000
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
22. |
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelengaraan Program Doktor 06-09-1999
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
23. |
Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 284 /U/1999 Tentang Pengangkatan Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Dan Pimpinan Fakultas 14-10-1999
Diubah
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
||||||||||||||||||||||
24. |
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas 14-10-1999
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
||||||||||||||||||||||
25. |
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 265/U/1999 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing Untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia 01-01-1999
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
||||||||||||||||||||||
26. |
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 316 /U/1998 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI DAN PIMPINAN FAKULTAS PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 24-12-1998
Diubah
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
27. |
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 187/U/1998 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 07-08-1998
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
28. |
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 223/U/1998 tentang Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi 07-09-1998
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
29. |
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 295/U/1998 tentang Tidak Berlakunya Beberapa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bagi Perguruan Tinggi Yang Telah Diakreditasi 01-01-1998
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
30. |
Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0339/U/1994 Tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta 23-12-1994
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
31. |
Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0339/U/1994 Tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta 23-12-1994
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
32. |
Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036/U/1993 Tentang Gelar Dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi 09-02-1993
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
||||||||||||||||||||||
33. |
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0135/O/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta 10-10-1990
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
34. |
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0198/U/1987 tentang Penyelenggaraan Ujian Sendiri Bagi Perguruan Tinggi Tinggi Swasta Berstatus Disamakan 01-01-1987
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
||||||||||||||||||||||
35. |
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta 15-01-1986
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
||||||||||||||||||||||
36. |
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0248/U/1985 tentang Prosedur Pembukaan dan Penegerian, Pengintegrasian dan Penutupan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 01-01-1985
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
||||||||||||||||||||||
37. |
Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.046a/U/1977 Tentang Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki Statuta 01-03-1977
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
Form Input Berita Baru
SK STATUS P.1 (PENGAJUAN DRAFT SK OLEH PENGUSUL)
SK STATUS P.2 (REVIEW OKH SELESAI)
SK STATUS P.3 (SK SUDAH DITANDATANGANI DIRJEN)
No. | No. Register | Pengusul | Perihal | Tanggal Pengajuan |
PROGRES SK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | P.2 | P.3 | P.4 |